Optimalisasi Kartu Indonesia Pintar dan memperdalam pendidikan vokasional menjadi prioritas tugas Kemdikbud baru yang ditipkan Presiden Joko Widodo. Dua program khusus yang harus menjadi perhatian bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru itu, menjadi fokus program Muhadjir Effendy.
Dua program yang diminta tersebut adalah memperdalam pendidikan vokasi dan optimalisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Saya tidak punya visi misi, visi dan misi itu milik presiden. Saya pembantu yang mencoba menerjemahkan ke dalam program yang ada di kementerian,” ujar Muhadjir usai serah terima jabatan dengan Anies Baswedan di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, seperti dikutip Halloapakabar.com, rabu (27/7/2016).
Muhadjir mengatakan penekanan yang diberikan oleh presiden pada dua hal tersebut tak lain untuk memperpendek jurang kesenjangan di pendidikan dan anak usia sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan melalui KIP. Sementara, pendidikan vokasi bertujuan untuk penyediaan tenaga kerja.
“Untuk kurikulum dan guru tidak masalah. Itu merupakan permasalahan klasik, yang harus tetap diselesaikan. Permasalahan guru honorer, kita lihat dulu dan kaji masalahnya,” cetus dia. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Dia juga berjanji akan meneruskan program yang dirintis oleh Mendikbud sebelumnya, karena program yang sudah berjalan tersebut tidak bisa dipenggal-penggal. “Saya perlu mengaji program-program sebelumnya, agar tidak terputus.” Begitu juga dengan struktur organisasi di Kemdikbud sendiri, Muhadjir mengaku tak ingin terburu-buru melakukan perombakan. “Kalau tidak perlu, mengapa harus diubah lagi,” tukasnya.
Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan seluruh program utama yang diamanahkan Presiden Jokowi kepadanya sudah dijalankan. Pertama soal akses, melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Kemudian juga melalui pemberdayaan
sekolah-sekolah di garis depan, terkait dengan salah satu butir di nawacita untuk hadir di daerah pinggiran. “Sekolah Garis Depan dibangun, kemudian disiapkan Guru Garis Depannya,” terang mantan Universitas Paramadina ini.
Ia juga menitipkan program neraca pendidikan agar dilanjutkan oleh Muhadjir. “Setelah pendidikan di otonomi daerahkan dan kita mulai tahun ini buat neraca pendidikan daerah dan kita berharap neraca pendidikan bisa diteruskan setap tahun sehingga membantu proses peningkatan mutu di tiap daerah,” ujarnya.
Kemudian ada juga program yang menurut Anies krusial, di antaranya penumbuhan budi pekerti. “Yang sudah jalan dan kita harap semua bisa diteruskan,” ungkapnya.
Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Mohammad Abduhzen berpendapat, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat perhatian khusus dari Mendikbud baru. Terutama terkait persoalan pengelolaan guru. Bukan rahasia lagi, bahwa pengelolaan guru sangat kompleks di Indonesia.
Persoalan guru pun kerap muncul bahkan terus berulang setiap tahunnya. Muhajir juga menghadapi tantangan bagaimana membuat sistem pengelolaan guru yang komprehensif, tidak parsial seperti sekarang ini.
“Pengelolaan guru membutuhkan skema yang komprehensif, mulai dari perekrutan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, sertifikasi guru, guru honorer harus ada skema yang menyeluruh,” tegasnya.
Abduhzen juga meminta Muhadjir untuk melanjutkan program-program yang sudah dicapai Anies dengan baik. Diantaranya soal penghapusan Masa Orientasi Siswa yang berpptensi terjadinya perpeloncoan, bullying, dan kekerasan di sekolah, kemudian menggantinya dengan Program masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).
“Anies sangat bagus di program itu, jadi baiknya dilanjutkan. Muhajir harus mempertajam orientasi pendidikan dan pencegahan radikalisme dari sisi pendidikan. Kurikulum terkait itu harus dipertegas, juga program untuk vokasi, bonus demografi dan generasi emas harus disiapkan dari sekarang,” pungkasnya. (iki/rdp) sumber : http://radarpolitik.com
Tag :
info guru,
Pendidikan
